Ketua Umum HAMAS Sukoharjo Apresiasi Polri dalam Penanganan Kasus Korupsi Lintas Sektoral

Sukoharjo – Penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Himpunan Aktivis Masyarakat Indonesia (HAMAS), Abdul Hamid, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara lintas sektoral.

Abdul Hamid yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, upaya tersebut perlu terus dijalankan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip clean government dan good government.

Ia memberikan apresiasi kepada Polri atas komitmen dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai sektor. Dalam keterangannya, ia juga menyinggung peran lintas lembaga, termasuk Jampidsus dan BKN, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam mengemban amanah.

"Untuk itu sekali lagi saya apresiasi kepada Polri dalam rangka pemberantasan korupsi secara lintas sektoral, entah itu Jampidsus, BKN, ataupun kepada clean government, kepada good government supaya pemerintah itu baik di level daerah maupun pusat itu bersih di dalam mengemban amanah, bersih di dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai aparat negara, aparat pemerintah," ujarnya.

Abdul Hamid berharap Polri terus melanjutkan langkah pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan dari daerah hingga pusat sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Untuk itu sekali lagi saya apresiasi kepada Polri, lanjutkan untuk memberantas korupsi di semua lini dari daerah sampai pusat," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap tindakan tegas yang dilakukan Polri dalam menangani perkara korupsi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia meyakini langkah tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sekaligus menjadi teladan bagi institusi lain dalam menjalankan tugas sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Mudah-mudahan dengan adanya tindakan tegas Polri ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, dan menjadi suri teladan kepada institusi lain di negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," pungkasnya.